NUANSADIGITAL.COM, Jakarta (29/4) – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) secara resmi mengusulkan pengembangan delapan desa binaan tematik yang tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk respons cepat organisasi atas permintaan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto. Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, dalam pertemuan formal yang berlangsung pada Senin (27/4) di Kantor Kemendes PDT, Jakarta.
Inisiatif ini berawal dari diskusi pada silaturahmi Syawal di Banten sebelumnya, di mana pemerintah mendorong organisasi kemasyarakatan untuk terlibat aktif dalam pemetaan potensi lokal. Menindaklanjuti hal tersebut, DPP LDII kini telah mengantongi daftar delapan desa di Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Sulawesi yang siap dikembangkan secara spesifik sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Dody Taufiq Wijaya menegaskan bahwa koordinasi internal telah dilakukan secara intensif untuk memastikan kesiapan di lapangan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan DPD dan kepala desa masing-masing untuk memetakan potensi dan penggerak di tiap wilayah tersebut,” ujar Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya. Beliau menambahkan bahwa ketika amanah pembinaan diberikan, LDII akan langsung bergerak melakukan implementasi nyata guna memastikan program tersebut memberikan dampak ekonomi yang terukur bagi masyarakat setempat.
Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen DPP LDII yang dinilai sebagai mitra strategis pemerintah. Menurutnya, LDII memiliki rekam jejak yang konkret dalam mendukung program ketahanan pangan, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan bela negara. Sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati tahun lalu, Menteri menginstruksikan penyusunan peta jalan (roadmap) bersama untuk mengelola desa-desa binaan tersebut secara profesional.
“Saya sudah sampaikan kepada Pak Ketum supaya LDII membuat peta jalan desa binaan itu yang akan dikelola langsung oleh Kemendes bersama LDII,” ungkap Yandri Susanto. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi ini sangat krusial, mengingat tantangan pembangunan desa saat ini masih diperberat oleh kendala infrastruktur digital. Saat ini, tercatat sekitar 3.000 desa di Indonesia masih berstatus blank spot atau tanpa sinyal telekomunikasi. Oleh karena itu, sinergi antara Kemendes PDT dan DPP LDII diharapkan mampu menembus keterbatasan tersebut melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kemandirian dan inovasi lokal, seperti yang telah dibuktikan LDII dalam pengembangan komoditas sorgum sebelumnya.
Comment