NUANSADIGITAL.COM JAKARTA – Gejolak perekonomian global yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta lonjakan inflasi domestik memerlukan respons strategis dari seluruh lapisan masyarakat. Menanggapi situasi tersebut, DPP LDII mengajak masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dengan mencari sumber penghasilan tambahan, menerapkan prinsip kepedulian sosial, serta mengadopsi konsep keteladanan ekonomi syariah yang bersahaja.
Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menegaskan bahwa ketahanan nasional di masa krisis sangat ditentukan oleh ketahanan ekonomi di tingkat terkecil, yaitu keluarga. Dalam menghadapi tekanan daya beli akibat kenaikan harga bahan pokok, LDII mendorong pengaturan ulang pola konsumsi umat dengan merujuk pada kearifan nilai-nilai religiusitas Islami.
“Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, kami mengajak warga untuk kembali mempraktikkan prinsip muzhid mujhid. Muzhid berarti hidup zuhud, sederhana, bersahaja, jauh dari konsumtif, dan mampu menahan diri dari belanja yang bukan prioritas. Sementara mujhid bermakna bersungguh-sungguh dalam mencari maisyah (penghasilan) yang halal, giat bekerja, dan hidup produktif,” ujar Dody Taufiq Wijaya dalam keterangan resminya di Jakarta.
Dody menambahkan, ketimbang larut dalam kepanikan belanja (panic buying) atau mengeluhkan keadaan, momentum ini seyogianya dijadikan ajang untuk membersihkan harta melalui zakat, infak, dan sedekah. Solidaritas sosial dinilai menjadi bantalan alami yang paling efektif untuk meredam gejolak di masyarakat.
Relevansi bagi Pemerintah dan Daerah
Sejalan dengan pandangan tersebut, Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta sekaligus Sekretaris Majelis Pakar DPP LDII, Ardito Bhinadi, menjelaskan bahwa prinsip ini juga sangat penting diterapkan oleh pemerintah dalam tata kelola negara.
Menurut Ardito, muzhid bagi pemerintah diartikan sebagai kehati-hatian fiskal dan efisiensi belanja dengan memotong pemborosan anggaran. Sedangkan mujhid berarti pemerintah harus bekerja lebih sungguh-sungguh untuk memperkuat sektor produktif, mendukung UMKM, serta menjaga stabilitas harga pangan dan energi.
Gerakan ini tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi juga digaungkan oleh pengurus LDII di berbagai daerah untuk memastikan pesan ini membumi dan berdampak nyata bagi warga.
Sekretaris LDII Kota Kediri, Asyhari Eko Prayitno, menyatakan kesiapan jajarannya dalam mengawal instruksi DPP tersebut di tingkat akar rumput. Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini harus dihadapi dengan langkah konkret melalui edukasi yang konsisten kepada warga kota.
“Kami di tingkat daerah, khususnya di Kota Kediri, melihat bahwa prinsip muzhid mujhid ini adalah solusi jangka panjang yang sangat realistis. Warga terus kami dorong untuk tidak larut dalam gaya hidup konsumtif (muzhid), sekaligus kami fasilitasi dengan berbagai pelatihan kemandirian ekonomi (mujhid) agar mereka kreatif menciptakan peluang usaha baru dari rumah,” ungkap Asyhari Eko Prayitno.
Asyhari juga menambahkan bahwa penguatan ekonomi syariah lokal menjadi kunci utama agar masyarakat daerah tidak mudah terombang-ambing oleh ketidakpastian ekonomi makro.
Langkah Konkret Melalui BMT dan Majelis Taklim
Sebagai wujud nyata di lapangan, DPP LDII terus mengoptimalkan peran UMKM dan pembiayaannya melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) di tingkat akar rumput. Langkah ini diambil untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan berbasis syariah bagi para pelaku usaha kecil.
Selain bantuan modal, edukasi mengenai literasi keuangan keluarga berbasis prinsip muzhid mujhid ini juga gencar disosialisasikan melalui jaringan majelis taklim LDII di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan umat tetap berdaya, mandiri, dan tangguh melewati masa-masa sulit.
Comment