NUANSADIGITAL.COM, Jakarta (16/6) – Gejolak perekonomian global yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta lonjakan inflasi domestik saat ini memerlukan respons strategis dari seluruh lapisan masyarakat. Menanggapi situasi menantang tersebut, DPP LDII mengajak masyarakat untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui penerapan konsep keteladanan ekonomi syariah yang bersahaja. Langkah ini dapat ditempuh dengan mencari sumber penghasilan tambahan rumah tangga serta senantiasa menerapkan prinsip kepedulian sosial dan kesederhanaan.
Ketua Umum DPP LDII, Dody Taufiq Wijaya, menegaskan bahwa ketahanan nasional di masa krisis sangat ditentukan oleh ketahanan ekonomi di tingkat terkecil, yaitu keluarga. Dalam menghadapi tekanan daya beli akibat kenaikan harga bahan pokok, DPP LDII mendorong pengaturan ulang pola konsumsi umat yang merujuk pada kearifan nilai-nilai religiusitas Islami melalui prinsip muzhid mujhid.
“Muzhid berarti hidup zuhud, sederhana, bersahaja, jauh dari konsumtif, dan mampu menahan diri dari belanja yang bukan prioritas. Sementara mujhid bermakna bersungguh-sungguh dalam mencari maisyah yang halal, giat bekerja, dan hidup produktif. Kombinasi antara kecermatan dan kesederhanaan dalam pengeluaran serta kerja keras dalam mencari sumber-sumber penghasilan tambahan rumah tangga adalah benteng utama keluarga muslim saat ini,” ujar Dody Taufiq Wijaya dalam keterangan resminya.
Dody menambahkan bahwa ketimbang larut dalam kepanikan belanja atau mengeluhkan keadaan, momentum ini seyogianya dijadikan sarana untuk membersihkan harta melalui zakat, infak, dan sedekah. Solidaritas sosial dinilai menjadi bantalan alami yang paling efektif dalam meredam gejolak di masyarakat.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Ekonom Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta sekaligus Sekretaris Majelis Pakar DPP LDII, Ardito Bhinadi, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi nasional saat ini tidak lepas dari ketidakpastian pasar keuangan global serta fluktuasi harga energi dan pangan. Kondisi ini berdampak langsung pada biaya produksi, harga barang, dan daya beli masyarakat. Menurut Ardito, prinsip muzhid dan mujhia sangat relevan jika diterapkan secara seimbang, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
Bagi pemerintah, konsep muzhid dalam tata kelola negara diwujudkan melalui kehati-hatian fiskal, efisiensi anggaran, serta prioritas pada program yang berdampak langsung bagi rakyat. Sementara itu, mujhid berarti pemerintah bekerja lebih sungguh-sungguh dalam memperkuat sektor produktif, menjaga stabilitas harga, dan mendukung UMKM. Ketahanan ekonomi tidak hanya dibangun dari penghematan masyarakat, tetapi juga dari kebijakan publik yang efektif, adil, dan produktif.
Sebagai langkah konkret di tingkat akar rumput, DPP LDII terus mengoptimalkan peran UMKM dan pembiayaannya melalui Baitul Maal wat Tamwil (BMT) guna memberikan akses permodalan syariah yang mudah bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, edukasi mengenai literasi keuangan keluarga berbasis prinsip kesederhanaan dan produktivitas ini terus digencarkan melalui majelis taklim di seluruh Indonesia demi memastikan umat tetap tangguh melewati masa sulit.
Comment