NUANSADIGITAL.COM, Surabaya (17/1). Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mengonsolidasikan seluruh pimpinan perangkat daerah dalam agenda Jatim Retreat 2026 di Kantor BPSDM Jatim, Jumat (16/1). Forum yang diikuti oleh 135 peserta dari unsur birokrasi, BUMD, hingga RSUD ini menjadi panggung penting bagi penguatan strategi creative financing di tengah tantangan fiskal nasional.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa birokrasi tidak boleh lagi sekadar menjadi “penghabis anggaran”, melainkan harus mampu menjadi “pencipta nilai” melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Gubernur Khofifah memaparkan bahwa tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks seiring adanya penyesuaian transfer dana ke daerah. Oleh karena itu, creative financing bukan lagi sekadar alternatif teknis, melainkan strategi kepemimpinan untuk mengombinasikan APBD dengan sumber pembiayaan non-anggaran.
Terdapat tiga pergeseran pola pikir yang ditekan Gubernur kepada para Kepala OPD. Pertama, kemampuan mencari sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat. Kedua, mengubah pola pikir eksklusif menjadi inklusif yang terbuka pada kolaborasi. Ketiga, menggeser paradigma dari sekadar belanja (spending) menjadi menghasilkan (earning) melalui setiap program yang dijalankan.
Salah satu kunci utama dalam creative financing adalah optimalisasi aset daerah. Gubernur menyoroti banyaknya lahan milik Pemprov Jatim di berbagai kabupaten/kota yang potensial untuk dikerjasamakan melalui pola Kerja Sama Operasi (KSO). Langkah ini dinilai efektif untuk membuka ruang investasi sekaligus memberdayakan UMKM lokal tanpa harus menaikkan beban pajak bagi rakyat.
Selain aset fisik, sektor perikanan Jawa Timur turut menjadi sorotan. Jatim memiliki keunggulan berupa Grand Parent Stock (GPS) untuk jenis ikan tertentu yang dapat mendukung program ketahanan pangan nasional. Gubernur mendorong setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk mulai membangun perspektif bisnis yang sehat, kecuali untuk unit yang melayani urusan sosial dan perlindungan perempuan serta anak (PPA).
Dalam kesempatan yang sama, efektivitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi perhatian khusus. Gubernur menginstruksikan agar rantai kendali (span of control) diperpendek untuk memastikan layanan publik berjalan efisien. Proses perizinan yang bisa dipercepat harus segera diterbitkan demi mendukung iklim investasi dan kemudahan bagi masyarakat.
“Kerja kita adalah memberikan layanan publik terbaik. Jangan sampai birokrasi terjebak pada rutinitas output tanpa melihat dampak nyata atau outcome bagi masyarakat. Perlu kontrol ketat hingga ke level UPT agar kebijakan benar-benar efektif,” tegas Khofifah.
Hadir sebagai narasumber, Guru Besar ITS Surabaya Prof. Mohammad Nuh memberikan perspektif mendalam mengenai kepemimpinan. Ia menekankan bahwa keberhasilan creative financing dalam pemerintahan sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan yang didukung oleh kualitas para pengikut (followers) di sekitarnya. Sinergi antara pemimpin yang visioner dan tim teknis yang kompeten menjadi kunci dalam menjawab tantangan anggaran di masa depan.
Melalui Jatim Retreat 2026 ini, Pemprov Jatim optimistis dapat tetap menjalankan roda pembangunan secara maksimal meski di tengah kebijakan efisiensi belanja, dengan mengandalkan kreativitas, inovasi, dan integritas seluruh jajaran birokrasinya.
Comment