NUANSADIGITAL.COM, Gresik (10/2) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) secara resmi memulai langkah strategis dalam memperkuat fondasi transformasi digital pemerintahan sebagai persiapan menghadapi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2026. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim, kegiatan Pembinaan Pemerintah Digital diselenggarakan di Gresik pada Senin, 9 Februari 2026, dengan melibatkan jajaran pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Timur.
Forum ini bertujuan menyamakan persepsi bahwa evaluasi mendatang tidak lagi sekadar menghitung kuantitas aplikasi, melainkan lebih menekankan pada aspek keterpaduan kebijakan, tata kelola yang efektif, serta kualitas sumber daya manusia yang mampu memberikan dampak nyata bagi layanan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Gugi Alifrianto Wicaksono, yang hadir mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim, menekankan pentingnya persiapan dini agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Beliau menyatakan bahwa forum ini merupakan instrumen krusial untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah provinsi dan daerah.
“Forum pembinaan ini menjadi momentum strategis untuk menyiapkan dasar kebijakan pemerintah digital sejak dini, agar transformasi digital benar-benar terintegrasi dan berkelanjutan,” tegas Gugi Alifrianto dalam sambutannya di depan para pengelola SPBE se-Jawa Timur.
Berdasarkan data capaian, Jawa Timur menunjukkan performa yang sangat impresif dengan tren peningkatan Indeks SPBE yang konsisten sejak tahun 2021. Dimulai dari angka 2,83 dengan predikat Baik, indeks tersebut terus melonjak hingga mencapai puncaknya pada tahun 2025 dengan nilai 4,79 yang menyandang predikat Memuaskan.
Keberhasilan ini juga diikuti oleh akselerasi digital di tingkat kabupaten dan kota, di mana daerah seperti Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya berhasil mencatatkan nilai indeks yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 4,87 dan 4,78 pada tahun 2025. Perkembangan ini mencerminkan komitmen kolektif di seluruh Jawa Timur untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan.
Kegiatan pembinaan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PANRB RI ini diharapkan mampu memberikan penguatan kebijakan pusat bagi daerah, terutama dalam hal penguatan tata kelola dan peningkatan kapasitas SDM digital.
Pemprov Jatim optimis bahwa dengan kolaborasi yang kuat, seluruh pemerintah daerah akan semakin siap menghadapi evaluasi tahun 2026 sekaligus mewujudkan layanan publik digital yang terpadu dan efisien bagi masyarakat.
Sinergi ini menjadi kunci utama agar setiap inovasi digital yang dikembangkan benar-benar berorientasi pada kebutuhan warga dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Jawa Timur secara menyeluruh.
Comment