NUANSADIGITAL.COM, Bandung (15/2) – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa skema Universal Health Coverage (UHC) harus menjadi instrumen perlindungan utama bagi warga rentan dalam mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (09/02/2026).
Wali Kota menyoroti fenomena pergeseran kesejahteraan di Kota Bandung. Meski angka kemiskinan secara umum menunjukkan tren menurun, data menunjukkan adanya penurunan derajat kesejahteraan pada kelompok masyarakat lapisan terbawah, yakni dari desil 3 ke desil 2 dan desil 1. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga.
Dalam pidatonya, Muhammad Farhan mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai kesenjangan ekonomi yang terjadi. Beliau menyatakan, “Secara perlahan tapi pasti fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya itu terjadi di Kota Bandung. Hal ini harus kita sikapi dengan sangat bijak dengan memastikan bahwa siapapun di Kota Bandung harus mendapatkan perlakuan yang adil.”
Menanggapi kebijakan penghapusan kepesertaan sejumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung bergerak cepat melakukan verifikasi dan validasi data. Dari total 71.000 warga yang sempat tercoret dari daftar, Pemkot Bandung berhasil melakukan pemutakhiran menyeluruh hingga mencatatkan lebih dari 72.000 data baru sebagai penerima bantuan.
“Untuk masyarakat di Kota Bandung, alhamdulillah telah kita tangani dengan sangat baik. Dari 71.000 orang yang dicoret telah kita mutakhirkan. Bahkan kita menambah menjadi lebih dari 72.000 data baru yang menjadi penerima PBI,” ungkap Wali Kota.
Wali Kota menginstruksikan seluruh jajaran di kewilayahan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, hingga RSUD untuk proaktif dalam mendata warga miskin yang belum terjangkau BPJS. Beliau menegaskan bahwa kapasitas fiskal Kota Bandung saat ini masih sangat mencukupi untuk menjamin keberlanjutan program UHC bagi masyarakat yang membutuhkan.
Terkait prosedur penanganan warga, beliau menegaskan, “Apabila ada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan tetapi tidak memiliki BPJS atau tidak tertera sebagai PBI, maka segera daftarkan dan gunakan UHC.” Menurutnya, ketercukupan fiskal daerah harus dikonversi menjadi pelayanan kesehatan yang prima bagi publik.
Selain fokus pada kesehatan, Wali Kota Bandung juga mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menjalankan program ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) sesuai arahan Presiden, terutama dalam mengatasi persoalan sampah di perkotaan.
Comment